Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengungkapkan belum semua daerah bisa menanggung biaya visum bagi korban kekerasan seksual. Arifah mengatakan, skema pembiayaan visum saat ini masih beragam dan tergantung pada kebijakan pemerintah daerah.

Disebutkan, ada daerah yang menanggung biaya visum melalui pemerintah daerah, ada pula yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari Kementerian PPPA. Salah satunya Jawa Tengah yang masih mengandalkan rumah sakit daerah untuk biaya visum korban kekerasan seksual.