Badan Legislasi DPR RI mengundang Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Asosiasi Komposer Indonesia (AKSI) pada rapat pembahasan harmonisasi terkait Rancangan Undang-undang tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam rapat, peran Lemaga Manajemen Kolektif Nasional disoroti.

Baik AKSI, VISI, dan anggota dewan menyoroti transparansi lembaga yang menyalurkan royalti, yakni Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.