Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyetujui UU KPK yang direvisi di masanya dikembalikan ke versi lama. Said mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan.

Bagi saya, bukan soal apa yang disampaikan oleh Abraham Samad, bukan apa yang disampaikan oleh Presiden ketujuh. Bicara Undang-Undang, bukan bicara tentang selera kekuasaan. Ketika saya berkuasa, undang-undangnya saya ubah. Ketika saya tidak berkuasa, maka undang-undang yang saya ubah itu ternyata salah, ubah lagi deh. Bukan seperti itu, kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/)

Menurutnya, membenahi suatu UU harus objektif. Said menyebut setiap revisi UU harus dikaji dengan mendalam, bukan tarik-menarik kepentingan.

Marilah kita maknai bahwa indeks persepsi korupsi kita lagi turun di titik nadir. Mari kita perbaiki bersama-sama. Jangan kemudian kita melompat dari satu titik ke titik yang lain. Kita benahi, kita baru membenahi RUU yang sudah menjadi Undang-Undang KUHP, itu dulu mari kita selesaikan. Setelah itu, mari kita pertimbangkan secara matang-matang kondisi objektifnya seperti apa. Bukan karena Abraham Samad, bukan karena Jokowi-nya. Nggak ada urusan dengan itu semua. Karena ini urusan bangsa, ujar Ketua Banggar DPR RI ini.