KPK mengungkap dugaan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Wamen Imipas) nonaktif Silmy Karim menerima jatah Rp 100 juta per minggu terkait izin tinggal warga negara asing (WNA).

Silmy disebut 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal para WNA melalui Direktur Izin Tinggal Kementerian Imipas, Jaya Saputra (JS), yang saat ini menjabat Kakanwil Imigrasi Jawa Barat.