Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman membeberkan capaian penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data sinkronisasi, penegak hukum telah menerbitkan 241 SPDP perorangan dan 93 SPDP korporasi, sementara Kementerian Kehutanan mengenakan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum yang mencakup pembekuan hingga pencabutan izin.

Dudung menegaskan bahwa izin Hak Guna Usaha (HGU) maupun PBPH bukanlah hak yang bersifat mutlak dan bisa dicabut jika terbukti melanggar aturan. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait bergerak cepat tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada korporasi mana pun demi memberikan efek jera agar karhutla tidak terus berulang.