Konflik ini bermula saat 717 Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigran di Desa Bekambit, Kotabaru, dibatalkan secara sepihak dimulai pada tahun 2019 bertahap hingga 2021 demi kepentingan operasional tambang. Padahal, warga telah memiliki hak atas tanah tersebut sejak tahun 1990.

Selama 5 tahun, warga berjuang melawan maladministrasi di mana lahan pertanian mereka berubah menjadi lubang tambang tanpa kompensasi yang adil. Kasus ini akhirnya meledak pada Februari 2026.