Pemerintah bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menargetkan proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Langkah ini diambil usai Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat pernyataan berhenti sebagai wakil presiden.

Dalam mekanismenya, MPR membutuhkan waktu tiga hari untuk mengadakan rapat dan menyurati presiden secara resmi terkait kekosongan kursi wakil presiden tersebut. Setelah surat diterima, Presiden diberikan tenggang waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti yang kemudian akan diverifikasi dan dipilih oleh MPR.