Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta agar DPR membahas RKUHP dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah juga dituntut memberikan pemahaman kepada masyarakat awam agar bisa turut aktif berpartisipasi.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta agar DPR membahas RKUHP dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah juga dituntut memberikan pemahaman kepada masyarakat awam agar bisa turut aktif berpartisipasi.