Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh rencana penyusunan undang-undang perampasan aset yang akan dilakukan pemerintah dan DPR saat ini usai gelombang demo Agustus lalu.

Dirinya juga menyebut selama dua periode pemerintahannya dari 2014 sampai 2024, sempat tiga kali mendorong RUU perampasan aset itu dibahas bersama DPR.