DPR RI resmi mengesahkan revisi KUHAP (RKUHAP) menjadi undang-undang setelah melewati sejumlah pembahasan di Komisi III DPR. Pengambilan keputusan tingkat II terhadap KUHAP dilakukan pada Paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026.

Pengesahan KUHAP dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Puan menegaskan jika isu di media sosial terkait peran polisi dalam KUHAP baru terseb