Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan data pada Oktober 2025 baru ada 398 Kabupaten/Kota yang memiliki UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dari 520-an Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia.

Terutama Sumba Timur yang memiliki kasus yang tinggi pada kekerasan seksual terhadap anak perempuan, dan sejak 2024 sudah menginisiasi pembangunan UPTD PPA, namun sampai hari ini belum juga selesai. Mengkritisi itu, KPAI berharap komitmen tinggi dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi untuk memastikan setiap kabupaten di Pulau Sumba memiliki UPTD PPA.