Pertama, patronase politik dan konflik kepentingan. Mulai dari dapur MBG yang dimiliki keluarga pejabat, hingga yayasan yang terafiliasi mantan anggota DPRD. Kedua, kualitas makanan yang memprihatinkan. Ditemukan makanan basi, telur busuk, menu rendah gizi, bahkan porsi yang tak cukup untuk kebutuhan anak.
Ketiga, intimidasi dan pembungkaman kritik. Orang tua dan guru mengaku mendapat tekanan saat melapor, dengan narasi klasik “sudah gratis, jangan komplain”. Keempat, pengadaan tertutup dan rawan manipulasi. Supplier ditunjuk sepihak, bahkan bahan baku dibeli dari internal yayasan sendiri. Dan kelima, tata kelola anggaran yang gelap. Sekolah tak diberi akses informasi biaya per porsi, hingga pembangunan dapur bernilai miliaran rupiah tanpa evaluasi meski sempat terjadi keracunan.