Diketahui, Kolonel Budi menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ia diduga menyalahgunakan kewenangan untuk mengintervensi teknis proyek mulai dari penetapan harga satuan hingga penemtuan perusahaan rekanan.