Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo bukan lagi sekadar tindak pidana umum, melainkan sudah mengarah pada dugaan pidana makar. Hal ini dikarenakan presiden merupakan primus inter pares yang jabatannya melekat pada harkat, martabat, dan fungsi keselamatan negara. Penyadapan tersebut dinilai berpotensi melumpuhkan tugas-tugas pemerintahan sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal 191 dan 193.

Meskipun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang, pandangan dari para ahli hukum pidana dan tata negara sepakat bahwa perbuatan tersebut melampaui batas penyadapan biasa. Bagaimana tanggapan kalian mengenai penjelasan hukum dari Pak Yusril ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya