Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sebut perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK rentan kepentingan politis. Bertepatan dengan tahun politik 2024. Bisa menjadi alat hentikan pencalonan calon presiden.
Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah sebut perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK rentan kepentingan politis. Bertepatan dengan tahun politik 2024. Bisa menjadi alat hentikan pencalonan calon presiden.