Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materiil aturan tentang larangan pengurus partai politik menjadi Jaksa Agung dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, merespons terkait putusan tersebut.