Komisi III DPR bersama pemerintah revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibawa ke paripurna. Seluruh fraksi di DPR menyepakati RKUHAP ini.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dalam rapat tersebut, hadir Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wamenkum Eddy Hiariej.











































