KPK dan Instansi hukum lainnya sepertinya harus bekerja ekstra keras. Belum tuntas kasus yang menjerat sejumlah kader partai PKS dan Demokrat, KPK dkk harus mulai mengusut gedung Bundar Senayan. PPATK melansir hampir 70% wakil rakyat terhormat, terlibat tindak pidana korupsi.