Dualisme kepemimpinan di Partai Golkar berlanjut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak memutuskan salah satu kepengurusan yang sah di Partai Beringin.
Dualisme kepemimpinan di Partai Golkar berlanjut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak memutuskan salah satu kepengurusan yang sah di Partai Beringin.