Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki alasan tidak memutuskan masalah dualisme kepengurusan di Partai Golkar. Berikut ini penjelasan Menteri Laoly:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki alasan tidak memutuskan masalah dualisme kepengurusan di Partai Golkar. Berikut ini penjelasan Menteri Laoly: