Komite Aksi Transportasi Online (KATO) mempersiapkan langkah hukum selanjutnya setelah permohonan uji materi mereka ditolak Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya mereka menuntut UU LLAJ 22/2009 agar ojek online masuk ke dalam transportasi umum. MK menolak, tapi mereka mempersiapkan langkah hukumk lain, yaitu menggugat Presiden hingga Ketua DPR ke pengadilan atas tuduhan lalai melindungi pengemudi ojek online.