Presiden Joko Widodo mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan data pemerintah, dalam penentuan angka produksi beras. Menurut Jokowi, sejak lama data yang ada terkait beras memang tidak akurat. Oleh sebab itu, BPS telah diminta untuk memperbaiki datanya sehingga tidak lagi terjadi kerancuan.