Kementerian Hukum dan HAM meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2018 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Prestasi ini merupakan WTP ke-4 yang ditorehkan Menteri Yasonna Laolly selaku Menteri Hukum dan HAM sejak 2015.