Peneliti LIPI, Rosita Dewi, menyebut ada perbedaan antara pemerintah dan masyarakat Papua terkait Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pemerintah mengklaim UU Otsus berhasil mengatasi permasalahan di Papua, sementara masyarakat Papua menilai hal tersebut gagal.