Rencana penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bukan hanya ditolak masyarakat, tetapi juga oleh anggota DPRD DKI. Menurut anggota DPRD DKI Komisi B Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, Pemprov DKI seharusnya mendahulukan pembenahan transportasi publik sebelum menerapkan kebijakan ERP.