Belum lama, perkara Whoosh muncul kembali. Terkait hal ini, Presiden Jokowi menyebut jika tidak semua proyek harus mencari profit. Ia menyebut, Whoosh merupakan investasi sosial. Ia mengingatkan jika kondisi lalu lintas di Jakarta sudah parah. Begitu pula di Bandung. Maka ia melihat jika Whoosh merupakan solusi yang bisa diberikan pemerintah saat itu dengan harapan masyarakat dapat beralih ke kendaraan umum. Namun membahas Soal polemik utang Whoosh yang dibayar menggunakan APBN, Purbaya kembali mengatakan jika ia tidak setuju jika uang negara dipakai untuk membiayai utang kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
Penarikan dukungan APBN proyek itu diharapkan dapat meminimalisir risiko fiskal. Seperti ditulis detikFinance, Purbaya menekankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang seharusnya turun tangan membayar utang itu. Lalu apa sebenarnya risiko fiskal yang dimaksud oleh Purbaya? Jika memang ada restrukturisasi utang terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini, bagaimana mekanisme yang harus dijalankan? Utamanya, bagaimana hal tersebut nantinya berimbas kepada para konsumen Whoosh? Temukan jawabannya dalam Editorial Review.











































