Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak satu hal dalam revisi UU KPK terkait penyadapan wajib izin pengadilan, padahal poin itu tidak ada dalam draf revisi UU KPK. Melihat hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasi bahwa pemerintah tidak cermat membaca persoalan revisi UU KPK.