Komisi VIII DPR RI dalam rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju meminta agar data kemiskinan dipusatkan di Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini untuk menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan sosial.
Komisi VIII DPR RI dalam rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju meminta agar data kemiskinan dipusatkan di Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini untuk menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan sosial.