Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah jika Undang-Undang (UU) Cipta Kerja resentralisasi atau pemangkasan kewenangan daerah oleh pemerintah pusat. Jokowi menegaskan pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh sesuai NSPK (Norma Standar Prosedur dan K