Pemerintah melarang kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah hukum NKRI karena sejumlah alasan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mempertanyakan apakah pelarangan tersebut sudah didasari mekanisme undang-undang.
Pemerintah melarang kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah hukum NKRI karena sejumlah alasan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mempertanyakan apakah pelarangan tersebut sudah didasari mekanisme undang-undang.