Kubu Moeldoko mendaftarkan gugatan tata usaha negara tentang penolakan Kemenkum HAM atas pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Dalam gugatannya mereka menuntut Kemenkum HAM menunda SK kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 dan menerbitkan SK kepengurusan KLB Deli Serdang.