Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'sekarat' dengan adanya polemik revisi undang-undang KPK hingga tes wawasan kebangsaan (TWK). Untuk itu dia mendorong peran masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.