Dewan Perwakilan Daerah resmi mendaftarkan gugatan presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/12). Presidential Threshold dianggap sebagai alat oligarki untuk mendominasi pemilihan presiden.
Dewan Perwakilan Daerah resmi mendaftarkan gugatan presidential threshold nol persen ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/12). Presidential Threshold dianggap sebagai alat oligarki untuk mendominasi pemilihan presiden.