Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menyebut pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data 110 juta netizen pro penundaan pemilu harus disertai dengan data yang valid. Jika tidak, hal tersebut termasuk dalam menyebarkan berita bohong atau hoaks.