Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan mempidanakan pengkritik lembaga negara bila disahkan. Cara pandang menghukum para pengkritik ini menurut Bivitri merupakan cara pandang pemerintah kolonial.