Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat pleno terkait terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan pihaknya menggunakan metode omnibus law dalam menyusun rekomendasi revisi UU Polri serta peraturan pemerintah (PP).











































