Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah konflik Timur Tengah memanas. Said meminta pemerintah untuk melakukan penajaman program prioritas yang mendesak dan tidak mendesak. Khusus MBG, Said mengatakan MBG dalam klaster mandatory pendidikan wajib, tak bisa ditawar.











































