.webp)
Aturan WFH sehari sepekan yang akan diteken oleh pemerintah akan bersifat sebagai anjuran terhadap sektor swasta namun wajib bagi kelompok ASN. Terkait hal ini, Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak ada masalah dengan wacana kebijakan ini. Dirinya bercermin dari skema sejenis yang telah pernah dilakukan saat masa COVID.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sempat menyebut jika kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Lalu sejauh mana aturan WFH dapat menekan pengeluaran APBN? Apa mitigasi yang harus disiapkan untuk menghadapi dampaknya? Simak diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.