Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut tuntutan Jaksa KPK selama 7 tahun dan denda Rp 600 juta terkait dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku tidak adil.
Hasto menyebut hukum menjadi bentuk penjajahan baru. Sebab adanya campur tangan dari kekuasaan.